Garut – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Garut memberikan tanggapan perihal penggeledahan kantor DPRD Garut atas dugaan korupsi BOP dan Reses Rp2,1 milyar.
Penggeledahan kantor DPRD Garut yang dipimpin Kasi Pidsus Kejari Garut Yosef menyisir sejumlah ruangan di dalam gedung DPRD Garut dalam rangka penambahan alat bukti kasus dugaan BOP dan Reses DPRD Kab. Garut 2014-2019.
Hal itu sontak menjadi sorotan publik, termasuk Ketua Umum HMI Cabang Garut Sulton Hidayatullah.
Menurut Sulton, HMI Garut sendiri sudah lama menyoroti kasus ini, namun belum menemukan titik terang meskipun kasusnya sudah dalam tahap penyidikan.
Sulton berharap kasus tersebut bisa tuntas di tahun ini karena sudah masuk tahap penyidikan dan jangan sampai berlarut kembali.
“Kita berharap kasus korupsi Pokir, BOP dan Reses ini bisa dituntaskan tahun ini karna melihat status kasus yang sudah dalam penyidikan sejak 7 september 2020 yang lalu dengan nomor surat :PRINT-03/M.2.15/Fs.1/05/2020, jadi kita tidak menyebutkan kasus ini sebagai dugaan, karna dalam KUHAP menyebutkan bahwa yang dimaksud penyidikan itu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya,” katanya kepada gentrapriangan.com pada Kamis, (11/8/2022).
Karena sudah demikian menurutnya, kita semua tinggal menunggu titik terang kasusnya.
“Berarti kita tinggal menunggu titik terang nya mau bagaimana dan menunggu tersangka yang melakukan tipikor tersebut,” sambungnya.
Terlebih menurutnya, dalam menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 77 HMI Cabang Garut meminta kado kepada Kejaksaan Garut dengan bentuk penuntasan kasus korupsi, BOP dan Reses DPRD Kab Garut 2014-2019.
“Kami juga melihat, mendengar dan membaca serta melihat dari berbagai media bahwa kantor DPRD Kab Garut digeledah dalam rangka pengumpulan alat bukti oleh Kejaksaan Negeri Garut,” ucapnya.
Sulthon juga mempertanyakan kenapa penggeledahan tersebut hanya dalam rangka penuntasan BOP dan Reses sementara Pokirnya tidak.
“Melihat kasus ini terlalu lama yang belum juga tuntas. Justru kita bertanya-tanya kenapa penggeledahan kemarin dalam rangka penuntasan kasus BOP dan Reses tapi Pokir nya gak ada?,” ujarnya.
Kasus ini menurutnya harus selesai jangan sampai HMI dan masyarakat hanya sekedar diberi janji akan menuntaskan kasus ini namun tidak ada hasil.
“Kalaulah ibu Kepala Kejaksaan Negeri Garut dirasa tidak akan mampu atau akan terlalu lama dalam menuntaskan kasus ini, lebih baik memohon supervisi kepada Kejaksaan Agung atau ke KPK langsung. Agar kasus segera tuntas dan masyarakat tidak menunggu -nunggu hasil dari kinerja kejaksaan negeri garut, ditakutkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan negeri garut berkurang,” pungkasnya.
Dia juga mengatakan jika benar-benar mampu, maka segera tuntaskan sehingga HMI Garut serta masyarakat akan mengapresiasi dan mendukung penuh kinerja Kejaksaan Negeri Garut hari ini.***
