Home / Garut / Siaran Pers

Selasa, 20 Juli 2021 - 15:03 WIB

Terkait PPKM Darurat, Pemkab Garut Tunggu Keputusan Dari Pemerintah Pusat

Gentra Priangan - 

Bupati Garut, Rudy Gunawan mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo terkait penanganan Covid-19 yang dilaksanakan secara virtual di Gedung Command Center, Komplek Pendopo Garut, Senin 19 Juli 2021 (foto: diskominfo)

i

Bupati Garut, Rudy Gunawan mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo terkait penanganan Covid-19 yang dilaksanakan secara virtual di Gedung Command Center, Komplek Pendopo Garut, Senin 19 Juli 2021 (foto: diskominfo)

Garut – Bupati Garut, Rudy Gunawan mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo terkait penanganan Covid-19 yang dilaksanakan secara virtual di Gedung Command Center, Komplek Pendopo Garut, Senin (19/7/2021).

Bupati Garut usai mengikuti rapat menuturkan terkait kejelasan diperpanjang atau tidaknya Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kabupaten Garut, pihaknya masih menunggu keputusan dari Pemerintah Pusat yang akan disampaikan pada esok hari.

Rudy mengatakan sesuai dari arahan Pemerintah Pusat, ketentuan perpanjangan PPKM akan diselaraskan dengan kondisi di daerah melalui tingkat infeksi atau kegawatan. Dengan ukuran level satu sampai level empat, maka ada perubahan istilah dari PPKM Darurat menjadi PPKM Level.

Baca Juga  Tegas!! Anggaran Covid-19 Tak Transparan, Anggota DPRD Kab. Tasikmalaya Ini Walkout

“Untuk Kabupaten Garut sendiri belum diumumkan berada di level mana, karena kita mengikuti Jawa Barat, saat ini Jabar kasus aktifnya 102.000, kami sekarang masuk ke Level 3 masuk ke Level 4, jadi Level 3 dan 4 akan sama seperti saat ini,” ujarnya.

Rudy menerangkan untuk tingkat level sendiri ditentukan oleh Kementerian Kesehatan berdasarkan status daerah masing-masing.

“Level itu ditentukan oleh Kementerian Kesehatan untuk menentukan bahwa kita masuk ke dalam PPKM Level 4. PPKM Level 4 itu ada syarat-syaratnya, nanti ada PPKM Level 3, kalau Level 2 itu harus bekerja lagi PNS 50 persen, kalau di Level 1 boleh PNS bekerja lagi 100 persen,” ujarnya.

Baca Juga  LBH Ansor Jawa Barat Sarankan Aparat Mendahlukan Upaya Persuasif Bagi Pelanggar Kebijakan PPKM

Bupati Garut menuturkan alasan dari digantinya istilah PPKM Darurat menjadi PPKM Level ini dikarenakan setiap daerah mempunyai kondisi penyebaran kasus Covid-19 yang berbeda.

“Tadi disampaikan oleh Pak Presiden kalau darurat itu serem, memang kita dalam kondisi darurat semuanya tapi kondisi darurat antar daerah kan berbeda, nah yang membedakannya dengan level, yaitu level 1,2,3 dan 4,” pungkasnya. (dis/rls)

Share :

Baca Juga

Berita

Pria Asal Garut Tipu Warga Punya Uang Gaib

Berita

3 Ribu Pelamar CPNS Tidak Lulus tahap administrasi, Bisa Lakukan Sanggahan, ini kata wakil bupati

Berita

Kuda Tanpa Kusir Hebohkan Pengguna Jalan, Satu Pengendara Motor Tertabrak

Berita

Kabar Baik! 1 Pasien Corona di Kota Tasikmalaya Sembuh, 2 Lainnya Membaik

Berita

Duduki Gedung DPRD, Mahasiswa Garut Tolak Pelemahan KPK

Berita

Hari Hutan Internasional, KPC Lakukan Aksi Tanam Pohon di Jalan Poros Tengah Garut

Berita

Kebakaran Menghanguskan Rumah di Garut

Berita

Akibat Cuaca Buruk Dan Pasokan Kurang, Harga Cabai Di Pasar Guntur Garut Naik