Home / Nasional / Politik & Hukum

Senin, 21 September 2020 - 08:51 WIB

Sepakat dengan PBNU, PP Muhammadiyah Minta Pilkada 2020 Ditunda

Gentra Priangan - 

i

Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan meminta DPR RI menunda pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Dikutip dari rilis pers, PP Muhammadiyah menghimbau, KPU untuk segera membahas secara khusus dengan kementerian dalam negeri, DPR, dan instansi terkait agar pelaksanaan Pemilukada 2020 dapat ditinjau kembali jadwal pelaksanaannya.

“Di tengah pandemi Covid-19 dan demi keselamatan bangsa serta menjamin pelaksanaan yang berkualitas, KPU hendaknya mempertimbangkan dengan seksama agar Pemilukada 2020 ditunda pelaksanaannya sampai keadaan memungkinkan,” dikutip dari siaran pers yang diteken oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, Senin, (21/9/2020)

“Keselamatan masyarakat jauh lebih utama dibandingkan dengan pelaksanaan Pemilukada yang
berpotensi menjadi klaster penularan Covid-19,” lanjutnya.

PP Muhammadiyah meminta, DPR agar menunda pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) yang berpotensi menimbulkan kegaduhan termasuk RUU Omnibus Law atau Cipta Kerja.

“DPR hendaknya lebih fokus pada pelaksanaan fungsi pengawasan agar penggunaan dana penanganan pandemi Covid-19 dipergunakan dengan baik, benar, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, khususnya rakyat kecil yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19,” tulisnya.

Baca Juga  Timnas Indonesia U23 akan Menjamu Singapura Dalam SEA Games 2019

“DPR hendaknya lebih fokus pada pelaksanaan fungsi pengawasan agar penggunaan dana penanganan pandemi Covid-19 dipergunakan dengan baik, benar, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, khususnya rakyat kecil yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19,” sambungnya.

PP Muhammadiyah juga meminta, Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi secara menyeluruh penanganan Covid-19 dan jika diperlukan dapat mengambil alih dan memimpin langsung agar lebih efektif, terarah, dan maksimal.

“Kehadiran Presiden sangat diperlukan di tengah gejala lemahnya kinerja dan sinergi antar kementerian. Presiden perlu mengevaluasi para menteri agar meningkatkan performa dan profesionalitas kerja sehingga tidak menimbulkan liabilitas pemerintahan dan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah, khususnya kepada presiden,” tulisnya.

“Perlu kebijakan yang tegas dan menyeluruh dalam penanganan Covid-19 secara nasional agar keadaan terkendali. Selain itu, niscaya diutamakan bahwa penyelamatan jiwa manusia merupakan sesuatu yang terpenting dari lainnya sebagaimana perintah
konstitusi agar pemerintah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,” sambungnya.

PP Muhammadiyah juga mengingatkan, para elit politik baik dari jajaran partai politik maupun masyarakat agar tidak memanfaatkan pandemi Covid-19 sebagai komoditas politik kekuasaan pribadi atau kelompok.para elit politik baik dari jajaran partai politik maupun masyarakat agar tidak memanfaatkan pandemi Covid-19 sebagai komoditas politik kekuasaan pribadi atau kelompok.

Baca Juga  BNPB Perpanjang Status Darurat Virus Corona, Ini Alasannya

“Dalam situasi pandemi Covid-19 yang semakin
memprihatinkan seyogyanya para elit menunjukkan sikap kenegarawanan dengan kearifan menahan diri dari polemik politik yang tidak substantif. Para menteri tidak seharusnya membuat kebijakan yang kontroversial dan tidak terkait langsung dengan hajat hidup masyarakat,” tulisnya.

PP Muhammadiyah menghimbau, seluruh masyarakat untuk lebih disiplin mematuhi protokol kesehatan terhadap Covid-19 yang ditetapkan Pemerintah serta membangun budaya hidup sehat dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, tempat ibadah, instansi kerja, dan sebagainya.

“Seluruh masyarakat hendaknya menjaga persatuan dan
kerukunan dengan tidak memproduksi dan menyebarkan informasi hoaks dan provokatif melalui media apapun, khususnya media sosial. Diperlukan sikap saling peduli dan berbagi dari masyarakat, terutama terhadap saudara-saudara yang terkonfirmasi positif dan keluarga korban Covid-19 sebagai wujud ta’awun dan gotongroyong yang menjadi karakter bangsa Indonesia,” tulisnya.

Share :

Baca Juga

Nasional

Berikut 10 Fakta Tentang Virus Mematikan Corona

Politik & Hukum

Sejumlah Tokoh Ingatkan Bahaya Penggunaan SARA dalam Pilkada Tasikmalaya

Nasional

Perenang Andalan Jabar Jadi Pembawa Obor di Opening Ceremony POPNAS 2019

Nasional

Penyandang Disabilitas Ikuti Diklat 3 In 1 Industri Garmen dan Alas Kaki

Politik & Hukum

Politik dan Ancaman Intoleransi

Nasional

Tunggu Hasil Kajian MUI, Kominfo Siap Blokir Game PUBG

Nasional

100 Hari Menjabat, Inilah Kebijakan Jokowi yang Ramai diperbincangkan

Nasional

Munas NU: Jangan Sebut Non-Muslim Kafir, Mereka Warga Negara