Garut – Setelah sebelumnya melakukan audiensi terkait penolakan kegiatan pengolahan pakan oleh Sapma Pemuda Pancasila beserta warga di Gedung DPRD Kabupaten Garut dan melakukan koordinasi lanjutan dengan Dinas Lingkungan Hidup yang disebut pihak Eksekutif. SAPMA Garut pertanyakan peran pemerintah soal pelanggaran lingkungan
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jujun mengatakan, langkah awal yang akan dilakukan adalah pemasangan alat yang bertujuan untuk peninjauan kadar polusi udara yang hasilnya nanti dibawa ke lab untuk diteliti lebih lanjut.
“Untuk langkah awal kita akan melakukan pemasangan alat disalah satu titik terdekat pabrik sekitar 1 minggu kedepan sehingga nanti hasilnya akan kita bawa ke lab untuk diperiksa dan diketahui kadar pencemaran udaranya seberapa besar,” kata Jujun.
Namun hingga saat ini belum ada pergerakan yang dilakukan oleh pihak dinas lingkungan hidup dan anggota DPRD sehingga warga mendesak pihak terkait untuk segera bisa melakukan penanganan.
Salah satu warga Karangpawitan Maman, mengaku kecewa terhadap pemerintah, setelah bersabar menahan bau tak sedap ini selama bertahun-tahun dan mendengar kabar akan dilakukan penanganan oleh pihak terkait tetapi hanya wacana dan sebatas kata saja lantas kemana lagi mereka harus melakukan pengaduan agar kegiatan pengolahan pakan ini bisa diberhentikan.
“Sudah bertahun tahun kami menahan bau tak sedap ini, ketika pemerintah sudah memberi kabar akan dilakukan penanganan tadinya kami beranggapan semuanya akan selesai tetapi nyatanya tidak sama sekali,” ujarnya.
Sementara itu, Heqi Irfani Ketua Sapma Garut pertanyakan tindakan pemerintah yang tidak menepati janji padahal sebelumnya sudah dilakukan kesepakatan bersama untuk mengusut tuntas, bahkan hal ini diketahui dan ditandatangani langsung oleh beberapa perwakilan DPRD Kabupaten Garut.
“Sangat menyayangkan terhadap sikap pemerintah yang tidak bisa merealisasikan ucapannya padahal birokrasi sudah kita tempuh semua dan kita sudah bilang ke mereka bahwa jika dibutuhkan massa dan tenaga bantuan untuk pemasangan alat kami siap,” ujar Heqi.
Untuk menindaklanjuti kasus ini seperti yang sudah disampaikan ketika audiensi pertama jika tidak ada solusi dari pemerintah warga bersama Sapma Pemuda Pancasila akan melakukan kembali aksi lanjutan.
“Kami sudah menyampaikan pada saat audiensi pertama bahwasanya jika tidak ada solusi dari pihak dinas terkait bahkan pemerintah daerah kami akan membawa kasus ini ke tingkat provinsi,” tambahnya.
