Garut – Pemerintah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite dan Pertamax mulai Minggu 4 September 2022. Menanggapi hal itu, Satuan Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila Kabupaten Garut Menuntut melakukan langkah langkah antisipatif dan solutif atas permasalahan kenaikan BBM.
Ketua Cabang Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (SAPMA) Kabupaten Garut Heqi Irfani mengatakan bahwa kenaikan harga BBM ini adalah bentuk tidak pedulinya pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat padahal ekonomi masyarakat saat ini masih dalam kesulitan pasca pandemic Covid-19.
Harga Pertalite dinaikan dari Rp. 7.650 jadi Rp. 10.000 per liter. Adapun Solar dari Rp. 5.150 per – liiter naik jadi Rp. 6.800 per liter. Untuk Pertamax nonsubsidi naik dari Rp. 12.000 jadi Rp. 14.500 per liter.
Dengan kebijakan kenaikan harga BBM ini, tentu akan melambungkan juga harga-harga kebutuhan pokok lainnya, seperti sembako ataupun kebutuhan lainnya.
Maka dari itu Satuan Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila Kab.Garut Menuntut Pemerintah Kabupaten melakukan langkah langkah antisipatif dan solutif agar permasalahan cepat mendapatkan solusi untuk masyarakat khususnya masyarakat kecil yang sangat terdampak akan kenaikan BBM ini.”ujar Ketua Cabang SAPMA Kabupaten Garut Heqi Irfani Rabu,(7/9/2022) diantaranya :
1. Melakukan penguatan bagi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk melakukan kerja2nya mencegah kenaikan harga bahan pokok di kabupaten Garut, dan memperbaharui DTKS di kabupaten Garut.
2. Memberikan insentif, kompensasi atau langkah penguatan apapun yang di perlukan untuk membantu para UMKM agar lebih produktif, termasuk pemasaran dll.
3. Kami menuntut adanya kendaraan umum yang dikelola dengan management yang baik oleh pemkab, sehingga tarif angkutan bisa di tekan, khususnya untuk mendukung aktifitas masyarakat Garut sehari hari.
4.Karena kenaikan BBM ini sejatinya akan berefek kepada kenaikan harga di berbagai sektor khususnya pangan , maka UMR kab.Garut harus di naikan juga sesuai kondisi pada hari ini untuk meringankan efek jangka panjang bagi para pekerja di kab.Garut.
5. Serta solusi yang di berikan bapak Presiden tentang BLT harus di data ulang agar penerima bantuan tersebut tepat pada sasarannya.
