Home / Berita

Kamis, 19 November 2020 - 23:35 WIB

Ridwan Kamil Akan Penuhi Undangan Klarifikasi Bareskrim Polri

Gentra Priangan - 

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Foto : HumasJabar)

i

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Foto : HumasJabar)

Bandung – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan memenuhi undangan klarifikasi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terkait adanya dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan sejumlah massa pada acara Rizieq Shihab di Megamendung, Kabupaten Bogor.

Ridwan Kamil yang akan didampingi Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jabar rencana besok akan mengunjungi Kantor Bareskrim Polri di Jakarta, Jumat (20/11/20).

“Sebagai warga negara yang taat hukum, maka undangan ini (panggilan Bareskrim Polri) wajib kita penuhi dengan baik. Besok (Jumat, 20 November 2020) akan hadir di Bareskrim Polri ditemani Kepala Biro Hukum,” kata Kang Emil dalam jumpa pers di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (19/11/20).

Baca Juga  Satu Warga Positif Corona, Masyarakat Pangandaran Diminta Tak Panik

Kang Emil mengatakan, Bareskrim Polri mengundang dirinya untuk memberikan klarifikasi. Selain ia, sejumlah pihak pun dimintai hal serupa oleh Bareskrim Polri.

“Kepolisian meminta klarifikasi dari sejumlah pimpinan wilayah tempat peristiwa tadi. Walaupun asal muasal dan latar belakang situasinya tidak bisa dipersamakan,” ucapnya.

Kang Emil menegaskan, undangan Bareskrim Polri bukan untuk pemeriksaan, melainkan meminta keterangan terkait kegiatan di Bogor yang diduga melanggar protokol kesehatan.

“Pak Anies Baswedan sudah memberikan klarifikasi dan saya sudah menerima surat kemarin sore untuk dimintai keterangan. Jadi, bahasanya bukan diperiksa, tapi dimintai tambahan keterangan terkait acara di Bogor,” katanya.

Baca Juga  Gubernur Jabar Sebut Pasien Covid Dirawat di RS Menurun

Menurut Ridwan Kamil, sistem pemerintahan Jabar berbeda dengan DKI Jakarta. Kewenangan teknis, seperti kegiatan masyarakat, berada di level bupati/wali kota. Sedangkan, hubungan provinsi dan kabupaten/kota bersifat koordinatif.

“Kalau di luar DKI Jakarta semua kewenangan teknis ada di bupati/wali kota, jadi ada ribuan kegiatan setiap tahun di Jabar itu dikelolanya oleh bupati dan wali kota. Karena hubungan antara bupati, wali kota dengan gubernur itu sifatnya koordinatif,” ucapnya.

Share :

Baca Juga

Berita

Kembali Salurkan Bantuan, Pemuda Katolik Kabupaten Bogor Bawa Semangat Satu Rasa

Berita

Atasi Penyakit Suhu Dingin, Pemkab Garut Siapkan Tim Medis

Bandung

Setelah Videonya Viral, Polisi Bandung yang Diseret Mobil Mendapat Hadiah Sepeda

Berita

Dirut PT KAI Targetkan Bulan Februari Rel Kereta Api Cibatu – Garut Akan Beroperasi

Berita

Forum Kebangsaan Bogor Raya Tanggapi Surat Pelarangan Bupati Bogor untuk Ahmadiyah

Berita

Hari Hutan Internasional, KPC Lakukan Aksi Tanam Pohon di Jalan Poros Tengah Garut

Sosial

Di Tengah Covid-19, Relawan Give Blood Tasikmalaya Siaga Donor Darah

Berita

Di Awal Tahun, Ribuan Orang Kampanyekan Tasikmalaya Bebas Sampah