Home / Berita

Kamis, 19 November 2020 - 23:35 WIB

Ridwan Kamil Akan Penuhi Undangan Klarifikasi Bareskrim Polri

Gentra Priangan - 

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Foto : HumasJabar)

i

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Foto : HumasJabar)

Bandung – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan memenuhi undangan klarifikasi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terkait adanya dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan sejumlah massa pada acara Rizieq Shihab di Megamendung, Kabupaten Bogor.

Ridwan Kamil yang akan didampingi Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jabar rencana besok akan mengunjungi Kantor Bareskrim Polri di Jakarta, Jumat (20/11/20).

“Sebagai warga negara yang taat hukum, maka undangan ini (panggilan Bareskrim Polri) wajib kita penuhi dengan baik. Besok (Jumat, 20 November 2020) akan hadir di Bareskrim Polri ditemani Kepala Biro Hukum,” kata Kang Emil dalam jumpa pers di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (19/11/20).

Baca Juga  Dua Hal Ini Jadi Kunci Keberhasilan PSBB Bandung Raya

Kang Emil mengatakan, Bareskrim Polri mengundang dirinya untuk memberikan klarifikasi. Selain ia, sejumlah pihak pun dimintai hal serupa oleh Bareskrim Polri.

“Kepolisian meminta klarifikasi dari sejumlah pimpinan wilayah tempat peristiwa tadi. Walaupun asal muasal dan latar belakang situasinya tidak bisa dipersamakan,” ucapnya.

Kang Emil menegaskan, undangan Bareskrim Polri bukan untuk pemeriksaan, melainkan meminta keterangan terkait kegiatan di Bogor yang diduga melanggar protokol kesehatan.

“Pak Anies Baswedan sudah memberikan klarifikasi dan saya sudah menerima surat kemarin sore untuk dimintai keterangan. Jadi, bahasanya bukan diperiksa, tapi dimintai tambahan keterangan terkait acara di Bogor,” katanya.

Baca Juga  Kisah Mahasiswa UNSIL Jadi Ajudan Ridwan Kamil Selama Sepekan

Menurut Ridwan Kamil, sistem pemerintahan Jabar berbeda dengan DKI Jakarta. Kewenangan teknis, seperti kegiatan masyarakat, berada di level bupati/wali kota. Sedangkan, hubungan provinsi dan kabupaten/kota bersifat koordinatif.

“Kalau di luar DKI Jakarta semua kewenangan teknis ada di bupati/wali kota, jadi ada ribuan kegiatan setiap tahun di Jabar itu dikelolanya oleh bupati dan wali kota. Karena hubungan antara bupati, wali kota dengan gubernur itu sifatnya koordinatif,” ucapnya.

Share :

Baca Juga

Ridwan kamil tetapkan jawa barat siaga satu virus corona

Berita

Warga Depok Terkena Virus Corona, Ridwan Kamil Tetapkan Jawa Barat Siaga Satu

Cianjur

Cari Bibit Baru, Karang Taruna Karya Bakti Sukadana Cianjur Gelar Turnamen Bola Voli

Berita

26 Kios Kios Terbakar di Pasar Guntur Garut

Berita

Mulai Hari Ini, Tempat Pertemuan di Garut Akan Dibatasi

Berita

Garut Masuk Dalam Gebyar Pesona Budaya 100 Calendar Of Events 2020 Kemparekraf RI

Berita

Tahun 2020, Pemkab Garut Akan Bangun Gedung Pemuda

Berita

Di Tengah Physical Distancing, Bupati Garut Lantik 23 Pejabat Struktural

Berita

Siswa SMAN di Jabar Akan Dapat Kuota Internet Gratis Rp 150 Ribu per Bulan