Bandung – Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak Tahun 2019, merupakan pesta demokrasi Indonesia yang akan menjadi tonggak sejarah karena dilaksanakan secara serentak yakni lima jenis pemilihan dalam waktu yang bersamaan.
Pemilu serentak kali ini akan menjadi warisan kebanggaan sekaligus menjadi sorotan dunia internasional terkait apakah bangsa Indonesia mampu melaksanakan konsolidasi politik dengan demokratis dan berintegritas dalam rangka memilih pemimpin nasionalnya.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Wiranto, menekankan sejumlah hal, kepada para Unsur Pemerintahan, TNI- Polri, hingga seluruh komponen masyarakat, dalam melaksanakan tugas pengamanan Pemilu Serentak Tahun 2019.
Pertama, Wiranto meminta para komponen memahami bahwa tugas pengamanan pemilu serentak tahun 2019 ini adalah kehormatan dan kebanggaan yang tidak dapat dinilai dengan apapun sekaligus menjadi amal ibadah yang akan mendapatkan balasan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa bila dilaksanakan dengan tulus ikhlas.
“Kedua, jalin sinergitas antara unsur pemerintah, TNI-Polri, dan seluruh komponen masyarakat guna mewujudkan keamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas,” kata Wiranto, lewat sambutannya yang dibacakan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada giat Gelar Pasukan dalam rangka Pengamanan Pemilu th 2019, di Lap. Gasibu Bandung, Jumat (22/03/19).
Kemudian, kepada para petugas, dan komponen masyarakat yang akan bertugas di Pemilu 2019, agar juga mengenali, mencari, menemukan, dan mengatasi serta menetralisir potensi kerawanan agar tidak berkembang dan menggangu penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019.
“Tindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku tehadap pihak- pihak yang mencoba mengganggu kelancaran Pemilu Serentak Tahun 2019,” katanya.
Adapun Wiranto berharap BABINSA dan BHABINKAMTIBMAS agar mampu ikut serta menenangkan masyarakat agar tidak resah dengan menyebarnya berita-berita hoax serta menguatnya politik identitas yang dapat menggerus disintegrasi bangsa.
Terakhir, Wiranto menyinggung pentingnya inventarisir dan koordinasi antar unsur pemerintah, TNI- Polri, Komponen Masyarakat dengan para tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, serta tokoh masyarakat untuk memberikan rasa tenang kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan aman.
Sejalan Wiranto, Gubernur, usai apel dilaksanakan, menuturkan bahwa tugas mengawal suksesnya Pemilu Serentak 2019 adalah tugas kemuliaan. Karena momen demokrasi inilah titik dilanjutkannya pembangunan bangsa Indonesia.
“Tetap mewaspadai potensi- potensi hal- hal yang mengganggu potensi keamanan. Pengamanan harus terukur, susuai koridor hukum dan aturan,” kata Emil, sapaan karib Gubernur.
Emil juga ingin masyarakat bisa tenang dari berita bohong yang mengemuka menjelang Pemilu. Maka para petugas yang berwenang di wilayah tersebut, agar bertugas sesigapnya.
Dari pengalaman, atau “track record” pelaksanaan Pemilu di Jawa Barat, Emil menyebut Provinsi yang dipimpinnya kini, selalu melaksanakan pesta demokrasi dengan damai dan aman. Contohnya, pada Pilkada Serentak 2018 Jawa Barat yang lalu yang berjalan seperti yang diharapkan.
“Seperti Pilkada 2018 di Jawa Barat lalu, tak ada kaca pecah, tidak ada peluru yang lepas, tidak ada darah yang rumpah,” ujar Emil.
“Ini rutinitas demokrasi, masyarakat Jawa Barat sudah terlatih, aparat dan pemerintahnya sudah terbiasa, kami meyakini bahwa pelaksanaan Pemilu Serentak 2019, di Jawa Barat akan aman, damai, lancar,” katanya.
Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Barat Irjen Pol Agung Budi Maryoto mengatakan meski Bawaslu dan KPU tak menjadikan Jabar sebagai daerah rawan konflik, pihaknya tetap mewaspadai hal apapun yang dapat menganggu kelancaran Pemilu Serentak 2019.
“Penyelenggara keamanan TNI- Polri tidak boleh ‘under estimate’, semua dalam status siap dan waspada untuk menjaga masyarakat dan melindungi masyarakat,” kata Kapolda.
Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Tri Soebandono mengatakan, bahwa jajarannya pun sudah siap menghadapi hadirnya pesta demokrasi Pemilu Serentak 2019.
“Sama dengan Polda ujung tombak dalam pengamanan ini adalah penegakan hukum sehingga TNI bersama Polri siap membantu,” jelas Pangdam III Siliwangi. (hjb./rls/red)
