PMII Kota Tasikmalaya Gelar Aksi Tolak RKUHP

- Penulis

Kamis, 14 Juli 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PMII Kota Tasikmalaya menggelar aksi unjuk rasa menolak RKUHP di depan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya (foto: Gentra Priangan)

i

PMII Kota Tasikmalaya menggelar aksi unjuk rasa menolak RKUHP di depan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya (foto: Gentra Priangan)

Tasikmalaya – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Tasikmalaya menggelar aksi unjuk rasa menuntut revisi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di depan Kantor DPRD Kota Tasikmalaya, Kamis (14/7/2022).

Ketua PC PMII Kota Tasikmalaya Muhaemin Abdul Basit mengatakan, penolakan disahkannya RKUHP karena masih banyak pasal yang dinilai mencederai asas demokrasi.

“Jika kita lihat jelas masih banyak pasal kolonial yang tidak sesuai lagi dengan negara demokratis yang merdeka,” katanya.

Menurut Muhaemin, adanya pasal tersebut dinilai potensial berdampak negatif kepada publik. Seperti mengancam ruang kebebasan sipil, kriminalisasi terhadap pembela HAM, aktivis, bahkan masyarakat umum yang menyuarakan pendapatnya.

Baca Juga :  Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2024 Kab. Garut

“Pembahasan RKUHP harus dibuka ke ruang publik dan melibatkan partisipasi yang bermakna,” ujarnya.

Muhaemin mencontohkan salah satu pasal yang bermasalah mengenai pasal penghinaan.

“Di pasal 439 contohnya, masih memuat pidana penjara sebagai hukuman, jika pun masih diatur maka pidana paling tidak pidana denda,”ungkapnya.

“Rumusan masih bermasalah, sama dengan KUHP, harusnya memuat pengecualian yang lebih beragam. Pengecualian untuk penghinaan harusnya ditambahkan, dikecualikan untuk kepentingan umum, karena terpaksa membela diri serta tidak ada kerugian yang nyata,” lanjutnya.

Baca Juga :  Permainan Nok - Nok Kembali Digemari Anak Bangsa

Adapun tuntutan dalam unjuk rasa tersebut yakni Pertama, menolak disahkannya RKUHP karena masih banyak pasal yang mencedrai asas demokrasi.

Kedua, menuntut transparansi bukti fisik bahwa DPRD Kota Tasikmalaya menolak pengesahan RKUHP disahkan di buktikan dengan bukti administrasi surat penolakan DPRD Ke DPR RI.

Berita Terkait

Tabulasi Hilang, Bawaslu RI; Ini Jelas Masalah
Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2024 Kab. Garut
Panwascam Banyuresmi Siap Awasi Kampanye Terbuka, Kesiapan PKD dan PTPS jadi Prioritas
Partisipasi Generasi Muda dalam Terciptanya Pemilu Demokratis
Penanganan Kejahatan Asusila Pada Anak di Bawah Umur
Didatangi Semua Capres, Pimpinan Ponpes Cipasung Pilih Ganjar-Mahfud
Selain Imbau Peserta Pemilu Taati Aturan Masa Kampanye, Panwas Cibiuk Perkuat Sinergitas Antar Lembaga
Keberhasilan Pemilihan Umum dan Peranan Strategis Desa sebagai Mitra Penggerak
Berita ini 20 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 8 Maret 2024 - 22:18 WIB

Tabulasi Hilang, Bawaslu RI; Ini Jelas Masalah

Jumat, 8 Maret 2024 - 13:33 WIB

Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2024 Kab. Garut

Sabtu, 3 Februari 2024 - 23:15 WIB

Panwascam Banyuresmi Siap Awasi Kampanye Terbuka, Kesiapan PKD dan PTPS jadi Prioritas

Kamis, 7 Desember 2023 - 14:09 WIB

Partisipasi Generasi Muda dalam Terciptanya Pemilu Demokratis

Rabu, 6 Desember 2023 - 21:43 WIB

Penanganan Kejahatan Asusila Pada Anak di Bawah Umur

Rabu, 6 Desember 2023 - 00:17 WIB

Didatangi Semua Capres, Pimpinan Ponpes Cipasung Pilih Ganjar-Mahfud

Rabu, 29 November 2023 - 14:40 WIB

Selain Imbau Peserta Pemilu Taati Aturan Masa Kampanye, Panwas Cibiuk Perkuat Sinergitas Antar Lembaga

Sabtu, 28 Oktober 2023 - 20:48 WIB

Keberhasilan Pemilihan Umum dan Peranan Strategis Desa sebagai Mitra Penggerak

Berita Terbaru

Tugu Tugu di Kota Tasikmalaya (Foto: Istimewa)

Cek Fakta

Menelusuri Jejak Sejarah Lewat Tugu Ikonik Tasikmalaya

Minggu, 7 Jul 2024 - 10:17 WIB