Garut – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Garut, melakukan aksi terkait kondisi pendidikan di tengah pandemi, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Kamis, (30/07/2020).
Ketua PC PMII Kabupaten Garut, Ipan Nuralam mengatakan, tujuan dari adanya aksi ini untuk mempertanyakan sejauh mana Dinas Pendidikan Kabupaten Garut melakukan optimalisasi pembelajaran di tengah pandemi. Adapun tiga hal besar atau tuntutan yang menjadi fokus pembahasan.
“Tujuan dari adanya aksi ini untuk mempertanyakan sejauh mana optimalisasi pembelajaran di tengah pandemi dan semua tuntutan itu berawal dari tiga isu yang kami jadikan sebagai fokus pembahasan”, katanya saat di temui Gentrapriangan.com, Kamis, (30/7/2020).
Dalam aksi yang di lakukan secara damai dan mengikuti protokol kesehatan. PMII Kabupaten Garut menyuarakan beberapa tuntutan yang kemudian melakukan audiensi dengan Kadisdik beserta jajaranya.
“Dalam aksi ini kami mengangkat tiga isu besar yang pertama yaitu terkait efektivitas dari program pembelajaran jarak jauh ( PJJ ) Atau program belajar dari rumah ( BDR ), Kedua mengenai dana BOS Afirmasi dan Kinerja sekaligus ketiga yaitu mengenai BOP PKBM”, jelasnya.
Ipan menjelaskan, dalam aksinya semuanya berawal dari tiga isu besar yang berakaitan dengan dunia pendidikan di tengah masih berlangsunya pandemi Covid-19. Hal ini mendorong agar proses pembelajaran tetap bisa berlangsung dan efektif.
“Jadi yang pertama adalah mengenai efektivitas program pembelajaran jarak jauh ( PJJ ), selama ini sudah sejauh mana pengawasan,pembinaan dan pemberian fasilitas yang dilakukan oleh dinas pendidikan, kareana berdasarakan temuan kami di lapangan pembelajaran jarak jauh ini tidak efektif, untuk itu kami bertujuan juga mendorong agar proses pembelajaran dapat maksimal,” ungkapnya.
Tuntutan kedua, menurut Ipan yaitu terkait dengan dana BOS yang di harapkan dari dana tersebut dapat di aloksikan untuk menunjang sistem pembelajaran jarak jauh.
“Tuntutan kedua kita mempertanyakan mengenai dana BOS terkhusus kita mempertanyakan kemanakah dana tersebut, dan kami meminta disdik mengintruksikan atau membuat surat edaran kepada setiap kepala sekolah untuk mengalokasikan dana BOS agar dapat menunjang proses pembelajaran di masa pandemi ini seperti pembelian pulsa atau kuota”, tegasnya.
Tuntutan yang ketiga, menurut Ipan yaitu mengenai Dana Bos Afirmasi dan Kinerja dari anggaran 2019 ini yang berjumlah 25 miliar dan BPO PKBM, pihaknya mempertanyakan anggaran tersebut apakah sudah digunakan semestinya terutama untuk memfasilitasi proses pembelajaran.
“Kami juga mempertanyakan mengenai Dana Bos Afirmasi dan kinerja yang berasal dari anggaran tahun 2019, karena Kabupaten Garut mendapatkan bantuan tersebut berjumlah sebesar 25 Miliar, tetapi apakah anggaran tersebut sudah digunakan semestinya, seperti untuk memberi fasilitas penunjang pembelajaran. Dan kami juga mempertanyakan terkait dana BOP PKBM yang banyak beredar isu bahwasanya dana tersebut sering kali disunat oleh beberapa oknum dan lembaga fiktif”, ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Totong menjelaskan, bahwa ada beberapa faktor yang menjadi tantangan atau pertimbangan Kabupaten Garut ini tidak memberlangsungkan pembelajaran tatap muka.
“Yang menjadi tantangan pertama yaitu jelas mengenai Demografi Garut yang sangat luas dan tersebar di 42 Kecamatan, dan tentunya memiliki jumlah penduduk yang banyak serta jumlah siswa di Kabupaten Garut berjumlah kurang lebih 600.000 dari Paud, SD dan SMA, kemudian kurangnya alat atau fasilitas penunjang”, ujarnya.
Totong menyambut baik kehadiran PMII Kabupaten Garut yang datang memiliki tujuan dan niat yang baik bagi pendidikan di Kabupaten Garut Saat ini,
“Kami menyambut baik dan sangat berterima kasih kepada sahabat sahabat PMII yang sudah berpartisipasi serta mendorong Dinas Pendidikan untuk memaksimalkan pembelajaran jarak jauh ini”, pungkasnya.
