Garut – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut terus melakukan berbagai upaya untuk memetakan potensi kerawanan yang terjadi pada pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak pada November 2019 mendatang.
Demikian dikatakan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Garut, Wahyudijaya, ditemui diruang kerjanya, Jumat (27/9/2019).
Ditambahkan Wahyu, kerawanan konflik dalam pelaksanaan pilkades memang cukup tinggi, terutama di 35 desa tersebut. Hal ini dikarenakan setiap calon memiliki basis massa yang berada di wilayah yang sama.
“Pada Pilkades serentak November mendatang diikuti sebanyak 141 desa di kabupaten Garut, dari jumlah tersebut, 35 desa di antaranya masuk dalam daftar rawan konflik,” ungkapnya.
Dikatakan Wahyu, selain mempunyai basis massa di wilayah yang sama, kerawanan konflik dalam pelaksanaan pilkades juga diakibatkan banyak calon yang menjadi pengurus ormas. Sehingga potensi gesekan bisa terjadi dengan pengerahan massa yang berasal dari ormas bersangkutan.
“Potensi lainnya juga bisa saja terkait permasalahan ijazah persamaan calon yang memang selama ini sering memicu konflik. Ini semua harus diantisipasi dari sekarang sehingga bersama dinas dan instansi terkait lain, kami pun sering turun untuk melaksanakan sosialisasi,” ucapnya.
Wahyu menuturkan, selain merangkul para calon kades, upaya pencegahan konflik juga dilakukan dengan merangkul elemen lainnya. Ia menyebut, Forkopimcam dan tokoh masyarakat juga mempunyai peranan penting karena mereka juga bisa meredam emosi warga.
Sementara itu, anggota DPRD Garut dari Fraksi PDI Perjuangan, Dadan Wandiansyah menilai jika potensi terjadinya konflik dalam pelaksanaan pilkades jauh lebih besar dibandingkan dengan Pileg bahkan Pemilu sekalipun. Ia pun meminta pihak-pihak terkait untuk mengantisipasi adanya potensi kerawanan dalam pelaksanaan pilkades serentak tersebut.
“Pilkades memiliki potensi kerawanan konfilk lebih besar dibandingkan Pileg bahkan Pemilu. Karena basis masa dalam pilkades berada di wilayah yang sama, sehingga rentan terjadi gesekan,” kata Dadan, Jumat (27/9/2019).
Dadan menambahkan, selain upaya yang serius dari pemerintah dan aparat keamanan, pihaknya melihat peran masyarakat juga sangat besar dalam upaya pencegahan konflik saat pelaksanaan pilkades serentak ini.
Ia pun mengimbau kepada masyarakat dengan adanya pemilihan kepala desa (Pilkades) ini supaya dijadikan momentum untuk memilih pemimpin terbaik dan jangan mudah terprovokasi oleh hal-hal yang dapat memecah persatuan dan kesatuan.
“Masyarakat juga supaya bisa lebih dewasa dan tak mudah terprovokasi,” pungkasnya. (hpg/rls/red)
