Garut – Ratusan sopir angkutan perkotaan (angkot) di Kabupaten Garut menggelar aksi mogok kerja. Menyusul dengan di berlakukanya Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) di Perum Cempaka, Kecamatan Karangpawitan, Garut sejak Sabtu (19/9/2020).
Ketua DPC Organda Kabupaten Garut, Yudi Nurcahyadi menyebutkan, bahwa para sopir angkot jurusan terminal Guntur-Cempaka mengaku penghasilannya menurun karena tak bisa masuk wilayah Cempaka. Para sopir juga menuntut pemerintah memberi bantuan selama masa isolasi.
“Sejak Sabtu mereka sudah terdampak langsung. Karena jalur angkot di Cempaka yang di lewati diisolasi oleh pemerintah,” ujar Yudi Nurcahyadi, Selasa, (22/9).
Yudi menambahkan, di sisi lain juga Pemerintah Kabupaten Garut tidak memberikan perhatian kepada mereka.
“Mereka mengadu ke kita dan berharap agar para awak angkutan ini juga mendapatkan subsidi untuk bahan bakar dan sembako untuk keluarganya di rumah. Selain itu juga ada permintaan agar pemerintah memberikan perlindungan kesehatan kepada para awak angkutan itu,” terangnya.
Pihaknya, kata Yudi, sebetulnya sudah meminta masker dan hand sanitizer kepada Pemerintah Kabupaten Garut melalui Dinas Kesehatan. Namun permintaan tersebut hingga saat ini belum dipenuh, pihaknya pun memberikan waktu hingga Kamis (24/9) agar permintaan tersebut dipenuhi.
“Kalau tidak dipenuhi juga, Jumat (25/9) kita akan melakukan aksi besar-besaran. Diizinkan atau tidak, kita akan menggelar aksi, ini urusannya tentang perut dan keselamatan jiwa,” ungkapnya.
Apa yang diminta, menurutnya sudah seharusnya diberikan oleh pemerintah. Apalagi para awak angkutan selama pandemi Covid-19 tidak pernah mendapatkan bantuan sama sekali dari Pemerintah Kabupaten Garut.
“Kita minta untuk keamanan bersama. Awak angkutan ini setiap hari berinteraksi dengan banyak orang, tanpa perlindungan sama sekali dari pemerintah. Padahal anggaran penanganan Covid-19 di Garut ini sangat besar, tapi awak angkutan tidak pernah mendapatkan bantuan” ucapnya.
Yudi menjelaskan bahwa sebetulnya ada kekhawatiran muncul klaster baru dalam penyebaran Covid-19 dari angkutan umum, untuk itu pihaknya meminta pemerintah agar dapat memberikan perhatian dalam bentuk jaminan kesehatan bagi para supir.
