Bandung – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung kembali menjalin kerjasama dengan Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung. Kali ini terkait Program Pascasarjana, Transdisiplin Kebijakan dan Pembangunan Transformatif.
Penandatanganan kerjasama dilakukan Bupati Bandung H. Dadang M. Naser dengan Rektor Unpad Bandung Prof. Dr. Med. Tri Hanggono Achmad di Rumah Jabatan Bupati di Soreang, Senin (4/3/2019).
Bupati menilai dalam kerjasama pendidikan tersebut, yang menarik adalah transformasi nilai antar kedua belah pihak. “Di sini yang menarik adalah transformasi nilainya, percepatan kebijakan yang dipadukan dengan akademisi, akselerasi tata nilai dengan praktisi agar percepatan pembangunan di Kabupaten Bandung lebih akurat. Terutama para pengambil kebijakan dalam penggunaan anggaran, agar lebih efektif dan efisien untuk kepentingan kesejahteraan rakyat,” ungkap Bupati Dadang Naser.
Ia mengatakan, Unpad akan masuk untuk melihat bagaimana tiap-tiap Perangkat Daerah (PD) menanggulangi berbagai permasalahan yang ada di Kabupaten Bandung. “Bagaimana Dinas Kesehatan (Dinkes) melihat potret stunting di Kabupaten Bandung dengan 3,7 juta penduduknya. Nanti di Dinas Pertanian, bagaimana agro forestri akan diterapkan dan juga di PD PD lainnya. itu ada analisa akademisnya, sebagai motivasi dalam percepatan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM),” imbuh Dadang Naser.
Dalam meningkatkan kualitas SDM tersebut, lanjut dia, mau tidak mau harus dibangun melalui jalur akademik. Untuk itu jajaran PD dipersilakannya untuk mengambil jenjang pendidikan lebih lanjut.
“Ini untuk memberi contoh kepada masyarakat, bagaimana rata-rata lama sekolah akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bandung. Selain itu juga akan meningkatkan motivasi bagi PD, untuk mengambil kebijakan yang lebih berkualitas dan lebih inovatif,” pungkas dia.
Sementara itu Rektor Unpad Prof. Dr. Med. Tri Hanggono Achmad mengatakan, kerjasama kali ini merupakan percepatan dari apa yang sudah dijalin sebelumnya. “Secara intens kita sudah punya banyak kerjasama, sekarang fokus pada penguatan birokrasi yang diharapkan berdampak langsung pada proses pembangunan,” terang Tri Hanggono.
Pihaknya memilih sektor-sektor di Kabupaten Bandung yang berpotensi, agar dapat berkontribusi baik untuk Provinsi Jawa Barat (Jabar) maupun Indonesia. “Program kerjasama sekarang bukan hanya peningkatan SDM saja, yang dituju sebenarnya bagaimana pembangunan di Kabupaten Bandung meningkat. Bukan hanya untuk Kabupaten Bandung saja, tapi juga bisa berkontribusi untuk Jabar maupun Indonesia,” lanjut Tri.
Pihaknya tidak menginginkan pendidikan S2 dan S3 yang ditempuh para calon mahasiswanya nanti, selesai pada saat gelar sudah didapat. “Biasanya orang sekolah S2, S3 dapat gelar selesai, di sini tidak. Program pendidikan di sini sebagai fasilitas untuk menyelesaikan pembangunan, itu dasarnya. Maka dari itu disebut transformatif, birokrasinya kita libatkan secara langsung,” tutup Tri. (hpb/rls/red)
