Mendes Nilai Jabatan Kades 9 Tahun Untungkan Warga Desa

- Penulis

Jumat, 20 Januari 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Desa (Mendes) Abdul Halim Iskandar. Foto: Kemendesa.go.id

i

Menteri Desa (Mendes) Abdul Halim Iskandar. Foto: Kemendesa.go.id

Nasional – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, menegaskan masa jabatan kepala desa (kades) yang 9 tahun akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat desa.

Kades punya lebih banyak waktu untuk mensejahterakan warganya dan pembangunan desa dapat lebih efektif tidak terpengaruh oleh dinamika politik akibat pilkades.

“Yang diuntungkan dengan kondisi ini adalah warga masyarakat. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah warga masyarakat tidak perlu terlalu sering menghadapi suasana ketegangan yang tidak produktif. Karena yang nggak produktif nggak cuma kepala desanya tapi juga warganya,” ujar Mendes Gus Halim sapaan akrabnya saat audiensi dengan kepala desa se-Jombang di Gedung Makarti Jakarta, Senin (16/1/2023).

Menurut Gus Halim, fakta konflik polarisasi pascapilkades nyaris terjadi di seluruh desa. Akibatnya Pembangunan akan tersendat dan beragam aktifitas di desa juga terbengkalai.

Baca Juga :  Tanpa Dukungan Pemkot Tasik, Parahyangan Cup 2022 Sukses Digelar

“Artinya apa yg dirasakan kepala desa sudah saya rasakan bahkan sebelum saya jd Ketua DPRD. Saya mengikuti tahapan politik di pilkades. Saya mencermati bagaimana kampanye yang waktu itu,” ujar Mendes.

Sehingga lanjut Gus Halim, dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan, para pakar menyebutkan ketegangan konflik pascapilkades akan lebih mudah diredam jika waktunya ditambah.

Hal ini juga dikaji secara akademis sehingga sesuai antara kebutuhan dan tindakan yang diambil. Oleh karena itu periodisasi tersebut bukan menjadi arogansi kepala desa namun menjawab kebutuhan untuk menyelesaikan konflik pasca pilkades.

Selain itu, jika kinerja Kades buruk, masyarakat juga tidak perlu khawatir. Karena pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) punya kewenangan memberhentikan Kepala Desa yang kinerjanya sangat buruk.

Dengan begitu, warga desa tidak perlu menunggu selama sembilan tahun untuk mengganti Kepala Desa yang kinerjanya sangat buruk.

Baca Juga :  Kangen Masuk Sekolah, Anak-anak Antusias Ikut Vaksinasi

“Ada mekanisme bahwa Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden itu berhak memberhentikan Bupati atau Wali Kota ketika kinerjanya sangat buruk. Nah, kalau Bupati dan Wali Kota saja bisa diberhentikan ditengah jalan apalagi Kepala Desa,” jelas Gus Halim.

Untuk diketahui, usulan penambahan masa jabatan Kepala Desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun dalam satu periode disampaikan pertama kali oleh Gus Halim saat bertemu para pakar ilmu di UGM Yogyakarta pada Mei 2022. Meskipun formulasi berubah namun batas maksimal jabatan kades tetap sampai 18 tahun.

Saat ini usulan tersebut sedang digodok dan menjadi rekomendasi atas perubahan UU Desa yang berusia sembilan tahun. Gus Halim memastikan akan terus mendukung usulan masa jabatan kades menjadi 9 tahun meskipun dengan proses yang panjang.

Berita Terkait

Mengenal Reynaldi Agus Prassetiyo Finalis Putra Pendidikan Jabar
PMK Kembali Merebak di Garut, Diskanak Perketat Pembelian Ternak
Mahasiswa Tasikmalaya Tanggapi Deklarasi Pemilu Damai oleh Petinggi Kampus
Disambut 20 Ribu Santri dan Masyarakat Garut, Ganjar Sampaikan Komitmen Terhadap Guru Ngaji
Keluarga Besar Persis Deklarasikan Dukung Anies Muhaimin di Garut
Anies Serukan Warga Garut Jangan Takut Perubahan
Peringati Hari Jadi Garut, Pemda Kabupaten Garut Rilis Logo Baru
Waspada Risiko Bencana, KPU Kota Tasikmalaya Siapkan Rumah Aman
Berita ini 28 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 22 Februari 2024 - 18:49 WIB

Mengenal Reynaldi Agus Prassetiyo Finalis Putra Pendidikan Jabar

Sabtu, 10 Februari 2024 - 20:48 WIB

PMK Kembali Merebak di Garut, Diskanak Perketat Pembelian Ternak

Jumat, 9 Februari 2024 - 19:52 WIB

Mahasiswa Tasikmalaya Tanggapi Deklarasi Pemilu Damai oleh Petinggi Kampus

Kamis, 8 Februari 2024 - 21:04 WIB

Disambut 20 Ribu Santri dan Masyarakat Garut, Ganjar Sampaikan Komitmen Terhadap Guru Ngaji

Kamis, 8 Februari 2024 - 18:11 WIB

Keluarga Besar Persis Deklarasikan Dukung Anies Muhaimin di Garut

Rabu, 7 Februari 2024 - 19:46 WIB

Peringati Hari Jadi Garut, Pemda Kabupaten Garut Rilis Logo Baru

Rabu, 7 Februari 2024 - 13:07 WIB

Waspada Risiko Bencana, KPU Kota Tasikmalaya Siapkan Rumah Aman

Selasa, 6 Februari 2024 - 21:28 WIB

Presiden Jokowi Tetapkan 14 Februari Sebagai Hari Libur Nasional

Berita Terbaru