Mendagri Berlakukan Aturan Baru Terkait KTP, Nama Tidak Boleh 1 Kata

- Penulis

Selasa, 24 Mei 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi E-KTP, Foto: Rizal

i

Ilustrasi E-KTP, Foto: Rizal

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan kebijakan baru terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP). Lalu bagaimana aturan baru terkait KTP yang berlaku saat ini?.

Aturan baru KTP ini telah ditetapkan pada 11 April 2022 dan telah diundangkan pada 21 April 2022 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Benny Riyanto. Berikut ini aturan baru KTP yang dapat kamu ketahui.

Baca Juga :  Respons Banser Usai Pesantren Jadi Klaster Covid-19 di Kota Tasikmalaya

Dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2022  tentang Pencatatan Nama dan Dokumen Kepundudukan ini terdapat total ada 9 pasal berikut hal yang penting untuk diketahui tentang kebijakan baru ini.

Pada Pasal 4 ayat (2) pada poin a menjelaskan tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak Multitafsir.

Dan pada pasal 4 ayat (2) poin b yang berbunyi, Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dengan memenuhi persyaratan jumlah huruf paling banyak 60 huruf termasuk spasi”.

Poin berikutnya menjelaskan tentang jumlah kata pada pencatatan nama di dokumen kependudukan paling sedikit dua kata

Baca Juga :  Pemda Garut Berencana Buat Flyover Pertama

Selanjutnya pada Pasal 4 ayat (3) dijelaskan, dalam hal penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri, dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Selain itu, dalam hal penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan dokumen kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

Berita Terkait

Akses Jalan Singaparna Menuju Cigalontang Putus Akibat Banjir
Citimall Garut Perkenalkan Tenant Nasional Baru, KKV Siap Manjakan Pengunjung
Siswi SMK Maarif NU Bandung Raih Juara 2 Deklamasi Puisi Bahasa Prancis
Diusung Santri dan Jaringan Masyarakat Sipil, Andi Ibnu Hadi Mantap Maju Pilwalkot Tasikmalaya
Terinspirasi Perjuangan Kartini, Tsoht Rilis Single Terbaru
Masa Akhir Tahapan Pemilu 2024, Panwascam Cibiuk Gelar Press Release Hasil Kerja Pengawasan
Cek Kelayakan Kendaraan Dilakukan Petugas Antisipasi Kecelakaan
Awal Ramadan 1435 Jatuh Pada Hari Selasa 12 Maret 2024
Berita ini 21 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 13 Juni 2024 - 01:42 WIB

Akses Jalan Singaparna Menuju Cigalontang Putus Akibat Banjir

Jumat, 7 Juni 2024 - 16:39 WIB

Citimall Garut Perkenalkan Tenant Nasional Baru, KKV Siap Manjakan Pengunjung

Jumat, 3 Mei 2024 - 18:21 WIB

Siswi SMK Maarif NU Bandung Raih Juara 2 Deklamasi Puisi Bahasa Prancis

Rabu, 1 Mei 2024 - 00:40 WIB

Diusung Santri dan Jaringan Masyarakat Sipil, Andi Ibnu Hadi Mantap Maju Pilwalkot Tasikmalaya

Minggu, 21 April 2024 - 16:40 WIB

Terinspirasi Perjuangan Kartini, Tsoht Rilis Single Terbaru

Rabu, 20 Maret 2024 - 12:10 WIB

Cek Kelayakan Kendaraan Dilakukan Petugas Antisipasi Kecelakaan

Minggu, 10 Maret 2024 - 20:10 WIB

Awal Ramadan 1435 Jatuh Pada Hari Selasa 12 Maret 2024

Minggu, 10 Maret 2024 - 15:55 WIB

Laga Klasik Liga 1 2023/2024, Persib Keluar Sebagai Pemenang

Berita Terbaru

Momen perayaan Intimate Hearing Session Penemuan 'Kartini' di

Berita

Terinspirasi Perjuangan Kartini, Tsoht Rilis Single Terbaru

Minggu, 21 Apr 2024 - 16:40 WIB