instagram youtube

Mendagri Berlakukan Aturan Baru Terkait KTP, Nama Tidak Boleh 1 Kata

- Gentra Priangan

Selasa, 24 Mei 2022 - 13:37 WIB

Ilustrasi E-KTP, Foto: Rizal

i

Ilustrasi E-KTP, Foto: Rizal

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan kebijakan baru terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP). Lalu bagaimana aturan baru terkait KTP yang berlaku saat ini?.

Aturan baru KTP ini telah ditetapkan pada 11 April 2022 dan telah diundangkan pada 21 April 2022 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Benny Riyanto. Berikut ini aturan baru KTP yang dapat kamu ketahui.

Baca Juga :  Supir Ngantuk, Mobil Tabrak Tiang Tol Borr

Dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2022  tentang Pencatatan Nama dan Dokumen Kepundudukan ini terdapat total ada 9 pasal berikut hal yang penting untuk diketahui tentang kebijakan baru ini.

Pada Pasal 4 ayat (2) pada poin a menjelaskan tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak Multitafsir.

Dan pada pasal 4 ayat (2) poin b yang berbunyi, Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dengan memenuhi persyaratan jumlah huruf paling banyak 60 huruf termasuk spasi”.

Baca Juga :  Teater Dongkrak Tasikmalaya dan Posstheatron Garut Mempersembahkan Teater Sejarah Peteng Galuh

Poin berikutnya menjelaskan tentang jumlah kata pada pencatatan nama di dokumen kependudukan paling sedikit dua kata

Selanjutnya pada Pasal 4 ayat (3) dijelaskan, dalam hal penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri, dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Selain itu, dalam hal penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan dokumen kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

Berita Terkait

New Normal, Cipanas Garut Mulai Buka, Tapi Masih Sepi
Gerakan Rakyat Menggugat Geram Terhadap Pelayanan Pemkab Tasikmalaya
Diduga Korsleting Listrik, Toko di Jalan Merdeka Bogor Dilahap Si Jago Merah
PLN Resmi Batalkan Pengunaan Kompor Listrik Ini Alasannya
Tenaga Kebudayaan di Garut Ikuti Kegiatan Seminar Sosialisasi Dalam Menjalankan Aktivitasnya
Situ Rancahideung, Danau Mempesona di Garut Selatan
Gokil! Curhat Soal Nikah Muda, Pemuda Bogor Ini Terbitkan Buku
Transparency Institute Tagih Komitmen Kejaksaan Bedah Kasus Gratifikasi Sekda Tasikmalaya

Berita Terkait

Senin, 10 Juni 2019 - 03:25 WIB

Arus Balik Lebaran, Antrian Panjang Padati Stasiun KA Tasikmalaya

Rabu, 19 Oktober 2022 - 15:23 WIB

Rekomendasi Gunung di Garut yang Cocok Untuk Piknik Bareng Keluarga

Senin, 25 Juli 2022 - 14:13 WIB

Bidang Pelayanan RSUD Kota Banjar Bagikan Tips Agar Terhindar dari Stroke dan Gangguan Aktivitas Fungsional

Selasa, 27 Oktober 2020 - 06:57 WIB

Kasus Covid-19 di Pesantren Garut Meningkat, Sejumlah Ponpes Diminta Perketat Protokol Kesehatan

Jumat, 14 Oktober 2022 - 11:27 WIB

Kemenkes Ri Tunjuk Kabupaten Garut Sebagai Pusat Lokasi Penyelenggaraan Hari Penglihatan Sedunia

Kamis, 28 Februari 2019 - 06:44 WIB

BNN Sasar 15 Lokasi Terpapar Narkoba di Jawa Barat

Minggu, 18 Desember 2022 - 19:57 WIB

Instagram Hadirkan Fitur Baru Notes, Begini Cara Menggunakannya

Minggu, 2 Oktober 2022 - 08:02 WIB

127 Orang Meninggal Dunia Akibat Tragedi di Stadion Kanjuruhan

Berita Terbaru

Kepala Pelaksana BPBD Kab. Garut, Satria Budi (foto: Fitri/GentraPriangan)

Berita

Gempa 4,4 Guncang Garut, BPBD: Tetap Tenang

Kamis, 2 Feb 2023 - 01:05 WIB