Mendagri Berlakukan Aturan Baru Terkait KTP, Nama Tidak Boleh 1 Kata

- Penulis

Selasa, 24 Mei 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi E-KTP, Foto: Rizal

i

Ilustrasi E-KTP, Foto: Rizal

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan kebijakan baru terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP). Lalu bagaimana aturan baru terkait KTP yang berlaku saat ini?.

Aturan baru KTP ini telah ditetapkan pada 11 April 2022 dan telah diundangkan pada 21 April 2022 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Benny Riyanto. Berikut ini aturan baru KTP yang dapat kamu ketahui.

Baca Juga :  Tanggulangi Terorisme, BNPT Jadikan Garut Kawasan Terpadu Nusantara

Dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2022  tentang Pencatatan Nama dan Dokumen Kepundudukan ini terdapat total ada 9 pasal berikut hal yang penting untuk diketahui tentang kebijakan baru ini.

Pada Pasal 4 ayat (2) pada poin a menjelaskan tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak Multitafsir.

Dan pada pasal 4 ayat (2) poin b yang berbunyi, Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dengan memenuhi persyaratan jumlah huruf paling banyak 60 huruf termasuk spasi”.

Poin berikutnya menjelaskan tentang jumlah kata pada pencatatan nama di dokumen kependudukan paling sedikit dua kata

Baca Juga :  Wisata Pasir Henceut Diganti Jadi Mumunggang Bangkelung, Ini Alasannya

Selanjutnya pada Pasal 4 ayat (3) dijelaskan, dalam hal penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri, dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Selain itu, dalam hal penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan dokumen kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

Berita Terkait

Mengenal Reynaldi Agus Prassetiyo Finalis Putra Pendidikan Jabar
PMK Kembali Merebak di Garut, Diskanak Perketat Pembelian Ternak
Mahasiswa Tasikmalaya Tanggapi Deklarasi Pemilu Damai oleh Petinggi Kampus
Disambut 20 Ribu Santri dan Masyarakat Garut, Ganjar Sampaikan Komitmen Terhadap Guru Ngaji
Keluarga Besar Persis Deklarasikan Dukung Anies Muhaimin di Garut
Anies Serukan Warga Garut Jangan Takut Perubahan
Peringati Hari Jadi Garut, Pemda Kabupaten Garut Rilis Logo Baru
Waspada Risiko Bencana, KPU Kota Tasikmalaya Siapkan Rumah Aman
Berita ini 20 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 22 Februari 2024 - 18:49 WIB

Mengenal Reynaldi Agus Prassetiyo Finalis Putra Pendidikan Jabar

Sabtu, 10 Februari 2024 - 20:48 WIB

PMK Kembali Merebak di Garut, Diskanak Perketat Pembelian Ternak

Jumat, 9 Februari 2024 - 19:52 WIB

Mahasiswa Tasikmalaya Tanggapi Deklarasi Pemilu Damai oleh Petinggi Kampus

Kamis, 8 Februari 2024 - 21:04 WIB

Disambut 20 Ribu Santri dan Masyarakat Garut, Ganjar Sampaikan Komitmen Terhadap Guru Ngaji

Kamis, 8 Februari 2024 - 18:11 WIB

Keluarga Besar Persis Deklarasikan Dukung Anies Muhaimin di Garut

Rabu, 7 Februari 2024 - 19:46 WIB

Peringati Hari Jadi Garut, Pemda Kabupaten Garut Rilis Logo Baru

Rabu, 7 Februari 2024 - 13:07 WIB

Waspada Risiko Bencana, KPU Kota Tasikmalaya Siapkan Rumah Aman

Selasa, 6 Februari 2024 - 21:28 WIB

Presiden Jokowi Tetapkan 14 Februari Sebagai Hari Libur Nasional

Berita Terbaru