Home / Pangandaran / Politik & Hukum / Siaran Pers

Sabtu, 17 Juli 2021 - 13:56 WIB

Kopri PMII Pangandaran Kutuk Aksi Pelecehan Seksual Terhadap Anak

Gentra Priangan - 

Ketua Korp PMII Putri Pangandaran Farida adawiyah

i

Ketua Korp PMII Putri Pangandaran Farida adawiyah

Peristiwa pelecehan seksual yang terjadi akhir akhir ini di kabupaten pangandaran membuat keluarga Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) merasa sangat geram, hal itu di sampaikan oleh Ketua Korps PMII Putri Kabupaten Pangandaran, Farida Adawiyah.

Dengan yang menjadi korban adalah anak dibawah umur sehingga kita menyoroti Pangandaran sebagai kabupaten layak anak (KLA) sudah sejauh mana sampai hari ini.

Kejadian terbaru yang menimpa salah satu siswi SMK di Pangandaran merupakan tindakan biadab dan hal ini sangat merendahkan harkat dan martabat derajat sebagai perempuan.

Dalam kurun waktu Dua bulan saja sudah dua kejadian pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur di kabupaten Pangandaran yang menggegerkan warga. Diantaranya yang menimpa korban berinisial N (14) yang terjadi pada hari kamis (10/06/21) di kecamatan langkaplancar, kabupaten Pangandaran.

Dan yang baru terungkap kejadian diduga pelecehan seksual menimpa salah satu siswi SMK Swasta berusia 16 tahun dan sudah dilakukan berkali kali bahkan sampai hamil sehingga terpaksa harus putus sekolah.

Lanjut, Farida, korban bahkan sudah sampai berkali kali disetubuhi dan sampai berbadan dua , Namun, korban merasa malu dan tak berani untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Padahal, seharusnya korban harus segera untuk melaporkan tindakan bejat yang dilakukan pelaku, disinilah kenapa dibutuhkan dorongan keberanian kepada korban, termasuk perempuan yang lain harus berani untuk melapor jika terjadi kekerasan seksual yang dialami terhadap dirinya.

Tentunya dengan dukungan dan dorongan dari pihak keluarga dan masyarakat sangat dibutuhkan karena ini menyangkut persoalan psikologis korban.

Baca Juga  Pemkab Garut Minta Koperasi Terapkan Digitalisasi Untuk Lebih Berkembang

Termasuk pemerintah harus cepat dan tanggap dalam menangani persoalan psikologis bagi para korban tidak bisa disepelekan karena hal ini menyangkut masa depan korban.

Pemerintah yang bertanggung jawab dalam persoalan seperti ini yakni dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBP3A) mesti cepat dan tanggap dan terus menggencarkan pencegahan.

Saya harap, para pelaku diberi hukuman yang setimpal sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan semoga tidak ada lagi korban korban selanjutnya terkhusus di kabupaten Pangandaran.

Kami akan terus mengkaji persoalan ini dan kami tegas mendesak pihak berwajib untuk menuntaskan kasus kasus kekerasan seksual dan asusila di kabupaten Pangandaran.Peristiwa pelecehan seksual yang terjadi akhir akhir ini di kabupaten pangandaran membuat keluarga Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) merasa sangat geram, hal itu di sampaikan oleh Ketua Korps PMII Putri Kabupaten Pangandaran, Farida Adawiyah.

Dengan yang menjadi korban adalah anak dibawah umur sehingga kita menyoroti Pangandaran sebagai kabupaten layak anak (KLA) sudah sejauh mana sampai hari ini.

Kejadian terbaru yang menimpa salah satu siswi SMK di Pangandaran merupakan tindakan biadab dan hal ini sangat merendahkan harkat dan martabat derajat sebagai perempuan.

Dalam kurun waktu Dua bulan saja sudah dua kejadian pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur di kabupaten Pangandaran yang menggegerkan warga. Diantaranya yang menimpa korban berinisial N (14) yang terjadi pada hari kamis (10/06/21) di kecamatan langkaplancar, kabupaten Pangandaran.

Baca Juga  Pemkab Garut Mulai Salurkan Bansos Beras Kepada 240 Ribu KK

dan yang baru terungkap kejadian diduga pelecehan seksual menimpa salah satu siswi SMK Swasta berusia 16 tahun dan sudah dilakukan berkali kali bahkan sampai hamil sehingga terpaksa harus putus sekolah.

lanjut, Farida, korban bahkan sudah sampai berkali kali disetubuhi dan sampai berbadan dua. Namun, korban merasa malu dan tak berani untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Padahal, seharusnya korban harus segera untuk melaporkan tindakan bejat yang dilakukan pelaku, disinilah kenapa dibutuhkan dorongan keberanian kepada korban, termasuk perempuan yang lain harus berani untuk melapor jika terjadi kekerasan seksual yang dialami terhadap dirinya.

Tentunya dengan dukungan dan dorongan dari pihak keluarga dan masyarakat sangat dibutuhkan karena ini menyangkut persoalan psikologis korban.

Termasuk pemerintah harus cepat dan tanggap dalam menangani persoalan psikologis bagi para korban tidak bisa disepelekan karena hal ini menyangkut masa depan korban.

Pemerintah yang bertanggung jawab dalam persoalan seperti ini yakni dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBP3A) mesti cepat dan tanggap dan terus menggencarkan pencegahan.

Saya harap, para pelaku diberi hukuman yang setimpal sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan semoga tidak ada lagi korban korban selanjutnya terkhusus di kabupaten Pangandaran.

Kami akan terus mengkaji persoalan ini dan kami tegas mendesak pihak berwajib untuk menuntaskan kasus kasus kekerasan seksual dan asusila di kabupaten Pangandaran.

Share :

Baca Juga

Politik & Hukum

Kabar Baik, Pemprov Jabar Siapkan Perda Lansia

Politik & Hukum

Jelang Pilkada 2020, KNPI Pertanyakan Komitmen Calon Bupati Kepada Pemuda

Garut

Aksi Pemasangan Bendera Putih Menemui Kata Sepakat, Ini Tuntutan PHRI yang Dikabulkan Pemkab

Politik & Hukum

Pilbup Tasik, Pemuda Sundawenang Dukung Iwan Saputra

Politik & Hukum

Gubernur Ajak TNI/Polri Edukasi Masyarakat Terapkan Protokol Kesehatan Selama Pilkada 2020

Politik & Hukum

Dinilai Gagal Cegah Kerumunan Acara Rizieq Shihab, Banser Minta Ridwan Kamil Diproses Hukum

Berita

Malam Tahun Baru Kang Emil Meresmikan Plaza Air Mancur Pangandaran

Politik & Hukum

Bulan Depan Kontruksi Tol Jatiasih – Sadang Dimulai

Dapatkan Update Berita Dari Kami