Home / Berita / Garut

Rabu, 2 Juni 2021 - 16:07 WIB

Jelang Pilkades Serentak 2021, Bupati Garut Terbitkan SE Tentang Netralitas ASN

Gentra Priangan - 

i

Garut – Kabupaten Garut pada 8 juni 2021 mendatang akan melaksanakan pesta demokrasi di tingkat desa, yaitu Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang akan dilaksanakan secara serentak di 217 desa yang ada di 40 kecamatan di Kabupaten Garut.

Guna menjaga netralitas dalam pesta demokrasi tingkat desa ini, Bupati Garut, Rudy Gunawan menerbitkan Surat Edaran (SE) dengan nomor 800/4293/BKD tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Penyelenggaraan Pilkades Serentak Tahun 2021.

Dalam surat ini Bupati Garut mengimbau kepada ASN untuk tidak memberikan dukungan secara khusus kepada salah satu calon kepala desa (kades) pada proses pilkades yang akan segera berlangsung ini.

Baca Juga  Dua Orang Tewas Akibat Arus Listrik

“Selalu menjaga agar iklim tetap kondusif dengan memastikan seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara bersikap netral dan bebas dari intervensi politik praktis, serta tidak memberikan dukungan secara khusus kepada salah satu calon Kepala Desa pada proses Pemilihan Kepala Desa yang akan segera berlangsung,” seru Bupati Garut  dalam Surat Edaran tertanggal 20 Mei 2021 tersebut.

Bupati juga memerintahkan ASN untuk tidak melakukan aktivitas seperti memberikan tanda like, dislike, share, komentar dukungan, dan kampanye terselubung atau bahkan menyebarkan berita palsu (hoax) pada kanal-kanal media sosial calon Kades maupun akun pribadi.

Baca Juga  Husni Mubarok Terpilih Sebagai Ketua PC IPNU Kabupaten Tasikmalaya

Jika terjadi pelanggaran atas ketentuan yang telah tercantum dalam surat edaran ini, Bupati Garut selaku Kepala Perangkat Daerah akan memerintahkan atasan langsung pegawai ASN yang bersangkutan untuk melakukan pembinaan disiplin sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri SIpil (PNS), serta menjatuhkan sanksi dalam batas kewenangan dan sesuai mekanisme yang berlaku, dengan mempertimbangkan dampak berat atau ringannya perbuatan yang dilakukan apabila dugaan pelanggaran terbukti. (diskominfo)

Share :

Baca Juga

Nasional

Jawa Barat Masih Menjadi Provinsi Intoleran, Ini Kata Anton Charliyan

Berita

Monumen Soekarno Siap Dibangun di Aljazair

Garut

Persatuan Sepak Bola Bugar Beramal Santuni Anak Yatim di Garut

Berita

Bangun Tol Cigatas, Jokowi: Hadiah Untuk Garut dan Tasikmalaya

Berita

Pemkab Garut Terapkan Tanda Tangan Digital

Politik & Hukum

Ajengan Muda Dikeroyok Oknum LSM, Aktivis Muda NU Gelar Aksi Solidaritas

Berita

Hari Kedua Idul Fitri, Tak Ada Tambahan Kasus Covid-19 di Kota Bogor

Berita

Teror Sperma Tasikmalaya, Begini Kronologinya