Bandung – Pemuda Katolik Komisariat Daerah Jawa Barat bersilaturahim ke Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat (Bawaslu Jabar) yang disambut langsung oleh Ketua Bawaslu Jabar Abdullah Dahlan di Ruang Sidang Lantai 3, Kantor Bawaslu Jabar, Jl. Turangga No.25, Lkr. Sel., Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat. (11/2/2021)
Secara kelembagaan Abdullah Dahlan menyampaikan apresiasinya kepada jajaran Pemuda Katolik Komda Jawa Barat sebagai bentuk membangun hubungan antar kelembagaan yang positif.
“Dalam upaya gerakan partisipatif Pemuda Katolik selalu support dalam beberapa program-program yang kami lakukan, mulai dari upaya pencegahan dan pengawas partisipatif pemilu” ungkap Abdullah.
Kehadiran teman-teman, tambah Abdullah, menjadi penyemangat untuk kami juga, sinergi seperti ini yang kami butuhkan, terkhusus gerakan partisipatif yang dimana Bawaslu tidak dapat bergerak sendiri.
Jalin Hubungan Kelembagaan
Ketua Pemuda Katolik Komda Jabar Edi Silaban, menjelaskan maksud dan tujuan dari kedatangan Pemuda Katolik ke Bawaslu untuk bersilaturahim memperkenalkan kembali Pemuda Katolik di Jawa Barat pasca dilantik pada 2019 serta menjalin hubungan antar lembaga dalam mengkawal proses demokrasi di Bumi Pasundan.
“Kami mengapresiasi berbagai informasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu ini sangat membantu kami untuk mengetahui semua kegiatan Bawaslu, kedua selamat kepada Bawaslu Jawa Barat mendapatkan tiga penghargaan dari KemenpanRB, KPU, dan Komisi Informasi” papar Edi.
Pada bidang pengawasan, lanjut Edi, Pemuda Katolik Komda Jabar turut mengirimkan kader-kader terbaiknya untuk mengikuti kegiatan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) yang diselenggarakan di Kota Bogor, Kab. Bandung Barat dan Kota Sukabumi di akhir 2020 lalu.
Pemuda Katolik berharap agar terus bisa bekerja sama dibidang pengawasan dalam mengawal proses demokrasi. “Bagi kami, SKPP merupakan program unggulan yang baik didorong mencerdaskan para kader dalam menghalau isu politik identitas” kata Edi.
Dalam diskusi Abdullah Dahlan memaparkan fungsi yang dimiliki Bawaslu diantaranya yaitu pengawasan terhadap pencegahan, pengawasan terhadap tahapan, fungsi penegakan hukum pemilu, dan ditambah fungsi peradilan pemilu.
“Salah satu menurunnya tingkat pelanggaran pemilu juga bersumber dari efektiftias pelaksanaan kampanye. Dimana dahulu biasa pakai panggung sekarang tidak, yang biasanya banyak orang yang hadir sekarang dibatasi dikarenakan pandemi. Dan lebih fokus kepada dialog tatap muka dan kampanye media dinilai lebih efektif dalam menyampaikan gagasan mengenai visi dan misi dari pasangan calon” ungkap Abdullah.
Pihaknya mencatat terdapat 288 perkara yang diterima dari 8 kota-kabupaten. Setelah disortir sesuai asas kaidah hukum materil – formil terdapat 116 yang tidak memenuhi, 169 temuan yang memenuhi syarat, dan 119 laporan. Dimana terlihat ada para pihak disamping penyelenggara yang melaporkan, dari data tersebut dibagi-bagi menjadi 68 administratif, 25 kode etik yang merupakan temuan Bawaslu, 13 kasus tindak pidana dan 11 sudah ingkrah di pengadilan dan 69 pelanggaran lain.
Terkait situasi politik Jabar, Bawaslu Jabar menerangkan masih terdapat permohonan perselisihan hasil pemilihan di Jawa Barat. Ada tiga Kota/Kabupaten dari 8, yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Tasik, Kabupaten Pangandaran yang registernya sudah diterima oleh MK dan telah sampai memberikan keterangan dari pihak-pihak. Sedangkan situasi didaerah sudah meredah sampai saat ini kecuali di tiga daerah tersebut.
“Disini kesiapan Bawaslu untuk berperan aktif untuk bekerjasama dan kaloborasi bersama Gereja Katolik dibidang pengawasan mulai dari fasilitas hingga materi yang bisa disiapkan. Serta kesiapan 2024 Bawaslu saat ini konsen untuk memupuk dan menyiapkan kader partisipatif agar pelaksanaan Pemilu 2024 dapat berjalan dengan maksimal” tutur Abdullah.
Dalam kunjungannya terdapat pokok-pokok pembahasan diantaranya yaitu isu kode etik, administrasi, pidana pelanggaran, dan tata cara penyelesaian sengketa pemilu. Pertemuan ditutup Pemuda Katolik Jabar menyerahkan Dokumen Perdamaian Abu Dhabi sebagai bentuk mengkampanyekan isu “dialog” kepada para pimpinan lembaga pemerintah sebagai langkah bersama menyelesaikan berbagai persoalan dalam hidup berbangsa dan negara.
Turut mendampingi Koordinator Wilayah Komda Jabar, Alexander J Ricky, Kader Kota Cimahi Stieven Mantauw dan Kader Terbaik SKPP RI Padro Franciscus (Kab. Bogor) dan Melisa Juita (Kota Bandung) serta dihadiri Kasubag Hukum, Humas dan Hubungan Antar Lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat, Angga N Nugraha beserta jajaran. (rls/red)
