Home / Peristiwa / Politik & Hukum

Rabu, 22 Juli 2020 - 12:41 WIB

FBTI Kecam Penyegelan Bakal Makam Sesepuh Sunda Wiwitan

Gentra Priangan - 

i

GentraPriangan – Forum Bhinneka Tunggal Ika (FBTI) Tasikmalaya mengecam penyegelan bakal pemakaman keluarga atau pasarean sesepuh Adat Karuhun Urang (AKUR) Sunda Wiwitan di lahan milik pribadi di Curug Goong, Desa Cisantana, Cigugur, Kuningan, oleh Satpol PP, Senin, (20/7/2020).

Ketua FBTI, Asep Rizal Asyari mengatakan, penyegelan tersebut merupakan tindakan melanggar hukum.

“Urusan agama atau kepercayaan itu domain pemerintah pusat. Oleh karena itu pemerintah pusat harus bertindak tegas terhadap penyegelan inskonstitusional ini,” kata Asep Rizal, Rabu, (22/07/2020).

Selain itu, Asep mengingatkan, negara jangan kalah terhadap tekanan kelompok tertentu.

“Negara harus melakukan penegakan hukum yang seadil-adilnya, jadi tidak boleh kalah oleh tekanan masa,” ujarnya.

Baca Juga  Kunjungi Bale Adat, Bupati Tasik: InsyaAllah Kami Bantu Pelestarian Budaya AKUR Sunda Wiwitan

Menurutnya, pembangunan bakal makam sesepuh masyarakat AKUR Sunda Wiwitan adalah bagian dari ekpresi beragama dan berkeyakinan yang dilindungi oleh konstitusi.

“Indonesia adalah negara bhinneka tunggal ika, setiap orang bebas memeluk agama dan keyakinannya. Dan itu dilindungi oleh UUD,” jelasnya.

Saat proses penyegelan seribuan massa dari organisasi masyarakat (ormas) ikut mengawal. Massa mendukung penyegelan.

Sementara itu, Girang Pangaping Sunda Wiwitan, Okky Satrio Djati menyayangkan adanya ormas yang menyurakan sentimen SARA tentang pembangunan tersebut.

“Pemda memberikan ruang kepada kelompok massa untuk mengawal penyegelan, ini bentuk pembiaran yang sistematik dan melanggar HAM,” ungkapnya.

Baca Juga  Selaawi Garut Diterjang Bencana Tanah Longsor

Okky menambahkan, pihaknya sudah mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk pembangunan pemakaman yang rencananya diperuntukkan bagi tokoh masyarakat Sunda Wiwitan, Pangeran Djatikusumah.

Namun, permohonan IMB yang diajukan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kuningan per tanggal 1 Juli 2020 ditolak.

Sebab, Perda mengenai IMB belum memiliki juklak dan juknis tentang pembangunan.

Kepala Satpol PP Kabupaten Kuningan, Indra Purwantoro mengungkapkan, bangunan makam tersebut tidak memiliki izin.

“Setelah surat peringatan sudah dilayangkan, dan belum dapat menunjukan IMB. SOP kami ya dilakukan penyegelannya,” pungkasnya.

Share :

Baca Juga

Berita

Pria Asal Cimahi Tewas Terseret Ombak di Pantai Pangandaran

Bandung

Bupati Bandung Barat Aa Umbara Korupsi, Ini Respons Pemuda Katolik

Berita

Teror Sperma Tasikmalaya, Begini Kronologinya

Politik & Hukum

Bupati dan Wakil Bupati Garut Resmi Dilantik, Ini Pesan Kang Emil

Politik & Hukum

Mantan Wali Kota Tasikmalaya Divonis Satu Tahun Penjara

Politik & Hukum

JAMI Kecam Pengadaan Sarung Rp. 2,8 M oleh Pemkab Tasikmalaya di Tengah Pandemi

Politik & Hukum

Bulan Depan Kontruksi Tol Jatiasih – Sadang Dimulai

Politik & Hukum

Kalah di Quick Count LSI, Ade Sugianto Unggul Tipis Dari Iwan Saputra di Real Count KPU