Garut – Badan Eksekutif Maasiswa Institut Pendidikan Indonesia( BEM IPI) Garut bersama Duta Pendidikan Jawa Barat menyampaikan aspirasi seputar pendidikan kepada DPRD Komisi 4 di bidang Pendidikan. Aspirasi tersebut disampaian pada hari Senin, (19/12/2022) dengan tujuan untuk kemajuan Pendidikan di Kabupaten Garut.
Maraknya permasalahan-permasalahan pendidikan yang ada di lingkungan sekitar, seperti adanya pemotongan PIP (Program Indonesia Pintar) yang terjadi di sekolah, penyalahgunaan bantuan infrastuktur sekolah, pengalokasian dana BOS yang tidak tepat sasaran.
Tak hanya itu, masalah sertifikasi guru sekolah dasar diharuskan lulusan PGSD yang berhak mendapatkan sertifikat. Di tahun 2023 akan adanya perampingan ASN (Aparatur Sipil Negara) dan pemberhentian karyawan sekolah. Sehingga dipastikan pada Tahun 2023 sudah tidak ada lagi guru honorer di sekolah negeri.
Adanya isu-isu tersebut Denisa Rahmawati sebagai Duta Pendidikan Jabar bersama dengan BEM Institut Pendidikan Indonesia menyuarakan asprasinya terkait pertanggungjawaban atas sistem yang diberlakukan pemerintah.
“Solusi apa yang ditawarkan pemerintah untuk mengatasi impact dari hal tersebut, masa banyak lulusan sarjana yang pengangguran karna perampingan ASN dll. Lalu kami meminta pertanggungjawaban dari DPRD Kabupaten Garut komisi 4 yang bertindak sebagai stakeholder di ranah pendidikan untuk mengnangani permasalah tersebut,” kata Denisa.
Pada hari Senin, 19 Desember 2022, tepatnya pada pukul 13.00 s/d 1.45, di Gedung DPRD Kab. Garut. BEM IPI bersama Duta Pendidikan Jabar menemui DPRD Kabupaten Garut Komisi IV untuk bersilaturahmi sekaligus menyuarakan aspirasi mereka. DPRD menerima dan menyambutnya dengan baik kedatangan meraka.
Hasil dari audiensi tersebut pihak DPRD akan menyampaikan aspirasi Duta Pendidikan Jawa Barat dan Mahasiswa kepada pemerintah pusat. Sedangkan untuk kasus PIP, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya pungli di sekolah-sekolah dengan cara menyediakan rekening untuk siswa penerima PIP dan KIP.
“Namun pungli tetap saja tidak bisa dihindari, karena itu terbentuk dari personality-nya masing-masing, yang mana kita harus terus mensosialisasikan hal ini kepada para pemangku kepentingan pendidikan,” ujar Duta Pendidikan Jabar saat diwawancarai gentrapriangan.com.
“Setelah itu untuk bantuan pembangunan infrastruktur sekolah itu sudah di data, sekolah-sekolah mana saja yang rusak dan harus mendapatkan bantuan, dana tersebut sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat,” sambungnya.
Meskipun begitu, penyelewengan dana kerap kali terjadi akibat adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, sekolah-sekolah mengisi dapodik dengan dibagus-baguskan untuk kepentingan akreditasi di tiap-tiap sekolah.
“Bagi sekolah yang tidak terdata, karena kebanyakan sekolah mengisi dapodik dengan dibagus-baguskan untuk kepentingan akreditasi, padahal hal tersebut sangat berpengaruh terhadap pendataan sekolah yang nantikan akan mendapatkan bantuan,” ucap Denisa.
“Adapun solusi yang ditawarkan akibat akan terjadinya perampingan ASN dan Karyawan Sekolah pemerintah sudah menyiapkan lapangan pekerjaan dengan membangun pabrik-pabrik kawasan industri di daerah Garut Utara,” lanjutnya.
Sehingga, perekonomian masyarakat di Kabupaten Garut akan tetap stabil dan diharapkan angka pengangguran khususnya di wilayah kabupaten Garut dapat diretas.
