Garut – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kabupaten Garut menolak rencana pemerintah tentang kenaikan harga BBM Bersubsidi yang rencananya akan diumumkan Presiden Joko Widodo minggu depan.
Sebelumnya, wacana kenaikan harga BBM telah disampaikan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Hal ini selaras dengan ucapan Presiden Jokowi yang menilai subsidi BBM membebankan APBN yang telah mengeluarkan Rp 500 triliun.
Sekjen DPC GMNI Garut Nanan Nugraha menyatakan penolakan terhadap rencana kenaikan harga BBM usng dinilsi akan menyulitkan rakyat Indonesia yang belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi covid-19.
“DPC GMNI Garut akan menolak rencana kenaikan harga BBM subsidi ini karena situasi dan kondisi ekonomi kita masih sulit,” ujarnya.
Nanan mengatakan dalam rangka HUT Ke-77 Republik Indonesia, mestinya pemerintah harus memberikan kado kebahagiaan bagi rakyatnya, namun pada kenyataannya malah sebaliknya.
“Hari ini pemerintah mulai kehilangan akalnya dengan menaikkan harga BBM bersubsidi yang akan menjadi pukulan dan kado terburuk bagi rakyat Indonesia yang masih dalam euforia perayaan kemerdekaan 17 Agustus.” ujar Nanan Minggu (21/8/2022).
Nanan menilai dengan naiknya harga BBM Bersubsidi ini akan menjadi dampak buruk yang besar.
“Pasalnya jika BBM ini naik maka semua ikut naik, bahan pokok naik, ini juga berpengaruh terhadap daya beli masyarakat yang akan menurun dan hal ini akan menciptakan bertambahnya orang di bawah garis kemiskinan.” jelasnya.
Ia memandang seharusnya pemerintah lebih selektif dan harus menunjukan keberpihakannya kepada rakyat.
“Untuk saat ini pemerintah baiknya baiknya tak membanding-bandingkan harga minyak dengan negara Singapura dan Jerman, soalnya pendapatan perkapita kita dengan mereka juga sangat jauh berbeda,” katanya.
Terhadap ini, ia menegaskan bahwa GMNI Garut dengan tegas menolak kenaikan harga BBM Bersubsidi.
“Kami GMNI Garut dengan tegas menolak kenaikan BBM bersubsidi, apapun alasannya kami akan selalu ada ditengah-tengah rakyat, membela mengawal semua yang menjadi kepentingan rakyat. Merdeka,” pungkasnya.
