Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Institut Pendidikan Indonesia (IPI) melakukan audiensi sekaligus memberikan naskah akademik hasil dari beberapa bulan kajian dan diskusi oleh seluruh pengurus BEM yang didalamnya membahas terkait isu permasalahan Guru honorer, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan problematika program Kampus Mengajar bagi Guru.
Presiden mahasiswa Institut Pendidikan Indonesia, Firman Yusuf mengatakan, sebagai mahasiswa dengan fokus kajian pendidikan yang nantinya akan menjadi seorang Guru, masih terdapat permasalahan dihadapi oleh para Guru honorer yang haknya belum terpenuhi bahkan dapat dikatakan jauh dari kata layak.
“Kami bersedih selaku mahasiswa yang notabene pendidikan. Nantinya, kemungkinan besan akan menjadi Guru, ketika membicarakan tentang problematika Guru Honorer saat ini, masih ada guru yang masih jauh dari haknya. Ada yang digaji Rp 250 rupiah perbulan, bahkan ada yang telat sampai 3 Bulan. Seharusnya pemerintah lebih memperhatikan lagi Kesejahteraan Guru Honorer,” ujarnya di Badan Legislasi DPR-RI Jakarta, Kamis (23/06/2022).
Firman menjelaskan, perjuangannya untuk datang ke Jakarta tentu dilengkapi dengan hasil kajian yang jelas tentang permasalahan yang saat ini dihadapi oleh para Guru honorer, PPPK dan program Kampus mengajar yang perlu dilakukan evaluasi.
“Kami datang kesini dari Garut ke Jakarta dengan kajian-kajian yang jelas, bagaimana hari ini problematika Guru honorer, PPPK, dan Kampus mengajar bisa menjadi permasalahan yang fatal untuk para Guru dan harus di evaluasi besar-besaran programnya,” jelasnya.
Lebih lanjut ia menegaskan, mahasiswa perlu memerhatikan dan memperjuangkan nasib Guru, terlebih bagi ia sebagai mahasiswa dengan jurusan Pendidikan yang nantinnya akan menjadi Guru.
“Nasib Guru sama dengan nasib kita semuanya. Selaku mahasiswa yang jurusannya Pendidikan, Kami akan terus ada dan berlipat ganda untuk memperjuangkan hak-hak Guru,” tegasnya.
