Home / Politik & Hukum / Tasikmalaya

Selasa, 4 Februari 2020 - 15:21 WIB

Bedah Film ‘Atas Nama Percaya’, Perkuat Toleransi di Tasikmalaya

Gentra Priangan - 

i

Tasikmalaya – Aliansi Organisasi Bantuan Hukum dan Masyarakat Sipil Tasikmalaya mengadakan nonton bareng dan diskusi film dokumenter ‘Atas Nama Percaya’, di Cafe Bengkel Jajanan, Singaparna, Tasikmalaya, Selasa (4/2/2020).

Film ini mengangkat kisah kelompok penghatat kepercayaan Perjalanan di Jawa Barat dan Marapu di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kedua entitas tersebut mewakili ratusan kelompok penghayat yang tersebat di berbagai wilayah di Indonesia. Film berdurasi sekitar 40 menit itu bercerita tentang stigma, rentetan pasang surut pengakuan negara, serta penerimaan masyarakat pada kelompok penghayat.

“Nobar dan bedah film ‘Atas Nama Percaya’ ini sangat penting untuk dilaksanakan, karena dapat menambah wawasan kita, dan meningkatkan rasa toleransi antar sesama, apalagi di Tasikmalaya juga ada kelompok penghayat seperti Sunda Wiwitan yang masih mengalami tindakan diskriminasi,” Kata Ketua Panitia, Usama Ahmad Rizal.

Baca Juga  Cover Mars IPPNU Versi SKA, Pelajar NU Tasikmalaya Dapat Apresiasi

Film Research Coordinator yang sekaligus Direktur CRCS UGM Dr Samsul Maarif dalam sesi diskusi yang dimoderatori oleh Ketua PC PMII Kab. Tasikmalaya, Zamzam Multazam.

“Agama adalah bentuk konstruksi politik; Salah satu wujudnya adalah pengakuan agama-agama di Indonesia, yang hanya enam jumlahnya. Padahal pengamal kepercayaan di masyarakat Indonesia, mungkin lebih tua dan lebih banyak dari agama yang diakui itu sendiri di Indonesia,” ujar Dr Samsul, dalam pemaparannya.

Kegiatan ini dihadiri oleh puluhan orang dari berbagai latar belakang, ada mahasiswa, aktivis dan advokat.

Ketua Lakpesdam NU Kabupaten Tasikmalaya, menegaskan sikap diskriminatif itu tercipta oleh sejarah.

”Stigmatisasi kepercayaan merupakan PR besar kita bersama, kita diajak tenggelam dalam narasi yang apik. Ini adalah bentuk konstruktif politik kesejarahan,” ujarnya.

Tahun 1952 Departemen Agama mendefinisikan bahwa yang namanya harus memuat beberapa kategori, adanya tuhan, adanya kitab suci dan adanya nabi. Sehingga bisa dikatakan seolah diskriminasi di kita itu diundang-undangkan.

Baca Juga  Bangun Sinergitas, FBTI Silaturahmi ke Kapolresta Tasikmalaya

Karena mereka, lanjut Aip, yang selama ini pemegang teguh kepercayaan, terintimidasi dengan adanya sekat-sekat ini.

“Saya pikir solusi terakhir dari semua ini adalah NU, karena NU sedari dulu sudah selesai dalam persoalan ini,” jelasnya.

Narasumber selanjutnya, Asep Abdul Rofik Ketua LBH Ansor Kabupaten Tasikmalaya, mengatakan bahwa keberagaman merupakan sunatulloh.

“Negara kebingungan ketika sudah berbicara intoleransi yang terjadi selama ini” ungkap Asep.

Yang kemudian kata Asep, negara sibuk mengurus hal yang remeh temeh, namun hal-hal yang lebih vital yakni agama belum selesai.

Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama dengan Ahmadiyah, Lakpesdam NU, LBH Ansor, Gumati Foundation, IMM, PMII, Forum Bhinneka Tunggal Ika dan POSBAKUM.

Share :

Baca Juga

Politik & Hukum

Anies Datang ke Miftahul Huda, Wagub Uu: Bukan Kami yang Mengundang

Bogor

Demo Anti Ahmadiyah di Bogor, Amirnas JAI: Penyebaran Virus Intoleransi Ditengah Perjuangan Melawan Covid-19

Politik & Hukum

Ada Ratusan Anak Punk di Kota Tasikmalaya, Ini Kata Budi

Politik & Hukum

Gubernur Imbau Masyarakat Jabar Terapkan Protokol Kesehatan Saat Pencoblosan

Sosial

Perkuat Resiliensi Anak Menghadapi Covid-19, Lakpesdam Gelar Pendampingan Psikososial

Berita

Warga Sukajaya Peroleh Bantuan Sumur Bor Dari CSR PLN

Politik & Hukum

Dinilai Gagal Cegah Kerumunan Acara Rizieq Shihab, Banser Minta Ridwan Kamil Diproses Hukum

Gaya Hidup

Kader Muda NU Tasik Raih Penghargaan Pasangan Muda Inspiratif Kemenpora